Palangka Raya, Neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 guna memperkuat sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sehingga program pendidikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan, dengan pendidikan sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan adaptif,” katanya.
Selain itu, Hamka juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Tengah, Tomy Harijaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan di daerah.
“Melalui forum ini, kita mengidentifikasi tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mendukung program prioritas nasional,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah isu utama yang menjadi perhatian, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, tata kelola pendidikan, hingga pemanfaatan teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial.
Perwakilan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Poppy Dewi Puspitawati, menambahkan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting dalam transformasi pendidikan menuju layanan yang lebih inklusif.
“Kolaborasi antara BPMP dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar setiap program dapat memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Konsolidasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Tengah serta mendorong pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. (red)
