banner 728x250

Pemprov Kalteng Tekankan Sinergi dan Keadilan dalam Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Sawit

Foto: Suasana pembukaan rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat di Kalteng 2025.

Palangka Raya, neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit dalam memastikan kewajiban kemitraan dan tanggung jawab sosial berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Herson B. Aden menyampaikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah, namun juga membawa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh perusahaan kelapa sawit agar pelaksanaan usaha perkebunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ucapnya dalam rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat, di Aula Disbun Kalteng, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, ada empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni FPKMS atau Plasma 20%, pelaksanaan program CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penggunaan alat berat sesuai regulasi. Keempat aspek tersebut merupakan kewajiban mendasar bagi setiap PBS.

“Ini adalah wujud nyata dari kemitraan berkeadilan yang harus direalisasikan secara penuh, transparan, dan berkelanjutan, memastikan masyarakat sekitar kebun juga merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan CSR harus berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara komitmen penyerapan tenaga kerja lokal perlu diperkuat agar masyarakat setempat mendapat prioritas di sektor operasional maupun manajerial.

“Kami berharap, melalui forum ini kita dapat melakukan evaluasi yang jujur dan konstruktif terhadap capaian yang sudah ada, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi konkret untuk mempercepat pemenuhan kewajiban PBS, khususnya terkait Plasma 20%,” tuturnya.

Di akhir kegiatan, ia mengajak seluruh pimpinan PBS kelapa sawit untuk memperbarui komitmen dan mengambil langkah progresif.

“Mari kita buktikan bahwa investasi di sektor kelapa sawit Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *