Palangka Raya, neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perkebunan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit untuk menyamakan data serta mempercepat realisasi kewajiban kemitraan di sektor perkebunan.
Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Badjuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pimpinan PBS. Langkah tersebut diambil untuk memastikan keseragaman data pelaksanaan plasma 20 persen, tanggung jawab sosial perusahaan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penggunaan alat berat.
“Langkah hari ini kita fokuskan pada sinkronisasi data di tingkat provinsi, terutama mengenai realisasi plasma 20 persen yang saat ini baru mencapai sekitar 52,56 persen. Kita akan melakukan pemetaan rinci agar data wilayah, luas kebun, dan koperasi penerima plasma menjadi lebih akurat,” ucapnya, Senin (10/11/2025).
Ia menilai, belum tuntasnya pelaksanaan plasma tidak sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan, melainkan juga karena adanya kendala teknis dan administratif di lapangan. Pemerintah, kata Rizky, akan mendorong penyelesaian secara bertahap dan terukur melalui rencana kerja yang lebih jelas.
“Kita bersepakat untuk membuat roadmap yang sistematis agar semua pihak memahami tahapan dan target waktu penyelesaian, sehingga kemitraan bisa terlaksana dengan arah yang pasti,” tambahnya.
Selain itu, Rizky juga menyoroti pelaksanaan CSR yang selama ini lebih banyak berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menyebut ke depan program CSR perlu diarahkan pada penguatan sektor ekonomi produktif, termasuk pemberdayaan UMKM di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Pak Asisten tadi mengingatkan bahwa CSR sebaiknya tidak hanya dalam bentuk bantuan sesaat, melainkan dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Disbun Kalteng juga akan memperkuat pemantauan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan alat berat di lapangan. Menurut Rizky, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kegiatan perkebunan di Kalteng benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh kewajiban perusahaan berjalan transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (red)
