Palangka Raya, neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target Zero Waste 2030 melalui Rakorda Lingkungan Hidup 2025 di Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025). Forum ini menjadi wadah evaluasi dan pengembangan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular.
Gubernur melalui Staf Ahli, Yuas Elko, mengingatkan bahwa sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping yang berisiko mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah didorong lebih proaktif melakukan terobosan karena pembangunan TPA baru tidak lagi dilakukan pemerintah pusat.
“Sebagian besar persoalan sampah kita masih terkait keterbatasan fasilitas pengolahan, sehingga diperlukan inovasi dan koordinasi menyeluruh agar penanganannya lebih efektif dan selaras dengan target Zero Waste,” ucapnya.
Pemprov menyiapkan sejumlah langkah, termasuk rencana proyek percontohan Waste to Energy (WTE) guna mengubah sebagian sampah menjadi sumber energi alternatif. Upaya ini sekaligus mendukung kebijakan nasional terkait transisi energi bersih dan penguatan ekonomi sirkular.
Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, menegaskan Rakorda ini mendorong penyatuan persepsi antarinstansi untuk mengatasi kendala teknis dan operasional di lapangan.
“Kami masih menghadapi dominasi sampah rumah tangga dan plastik, sementara kemampuan pengelolaan terbatas. Karena itu, melalui forum ini kami memperkuat kolaborasi agar sampah bisa dikelola sebagai sumber ekonomi baru,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program Zero Waste 2030 membutuhkan peran aktif pemerintah, swasta, komunitas, hingga masyarakat untuk membangun kebiasaan pemilahan serta pengurangan sampah sejak rumah tangga. (red)
