Palangka Raya, neonusantara.id — Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Lokakarya Kemitraan Multi Pihak (KMP) Tahap I sebagai upaya kolaborasi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bertempat di Aula Kantor Bapperida, Jumat (31/10/2025).
Sekretaris Bapperida, Maulana Akbar, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung target SDGs Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Kalteng sendiri menjadi salah satu lokasi pilot proyek kerja sama Indonesia–Jerman 2024–2027 yang fokus pada penguatan sinergi dan implementasi SDGs berbasis potensi lokal.
“SDGs tanpa kemiskinan, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan merupakan pilar yang saling terkait di Kalimantan Tengah. Semua itu hanya bisa tercapai bila kita membangun kemitraan nyata, bukan hanya di atas dokumen,” tegas Maulana.
Ia menambahkan, pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, serta mitra pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen menjadikan KMP sebagai platform resmi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam arahannya, Maulana menekankan tiga hal penting: kemitraan harus setara dengan masyarakat lokal dan lembaga adat sebagai pusat, ada aksi cepat (quick win) pada tahun pertama seperti penguatan mata pencaharian karet di Pilang dan tata kelola desa gambut berbasis adat, serta dokumen aksi bersama harus jelas dan terukur, mencantumkan siapa melakukan apa.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi fondasi kolaborasi yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga implementasi SDGs di Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (red)
