Palangka Raya, neonusantara.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP).
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi LPLPP Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Bawi Bahalap, Rabu (1/10/2025).
Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kolaborasi nyata antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta menciptakan masyarakat Kalimantan Tengah yang bermartabat dan berdaya saing,” ucap Linae Victoria Aden.
Ia menuturkan bahwa sinergi antar lembaga dan organisasi perempuan sangat penting agar program pemberdayaan tidak berjalan parsial, tetapi saling melengkapi dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan hukum yang dihadapi perempuan di berbagai wilayah.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 25 peserta dari berbagai organisasi lintas profesi, keagamaan, akademisi, serta lembaga masyarakat. Narasumber dari Dinas P3APPKB Kalteng memberikan materi mengenai urgensi pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas serta model penguatan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perempuan dan anak. (red)
