Palangka Raya, neonusantara.id – Suasana hangat penuh nilai budaya terasa di Betang Hapakat, Palangka Raya, saat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Penyambutan Peserta dan Mimbar Demokrasi dalam rangka Seminar Internasional International Day of the World’s Indigenous People Pumpung Hai Borneo (The Great Borneo Assembly), Kamis (21/8/2025).
Ketua Harian DAD Kalteng, Andrie Elia Embang, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para peserta forum. Ia menyebut pertemuan ini sebagai kesempatan penting mempererat persaudaraan masyarakat adat, baik di Borneo maupun dunia.
“Filosofi Huma Betang yang menjunjung kesetaraan, kebersamaan, dan saling menghormati adalah nilai universal yang bisa menjadi kontribusi kita bagi dunia. Forum ini menjadi ruang memperjuangkan hak masyarakat adat, bukan hanya di Kalimantan, tetapi juga di tingkat global,” kata Andrie.
Ia menambahkan, pemilihan Betang Hapakat sebagai lokasi kegiatan mencerminkan makna persatuan dalam keberagaman. Menurutnya, nilai ini relevan di tengah tantangan global yang membutuhkan kerja sama dan saling pengertian.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran menyampaikan bahwa filosofi Huma Betang telah lama menghadirkan nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Dayak.
“Demokrasi bukan hal baru bagi masyarakat Dayak. Prinsip musyawarah, toleransi, dan kebersamaan sudah menjadi praktik sehari-hari jauh sebelum istilah demokrasi dikenal luas,” ujarnya.
Leonard menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga eksistensi masyarakat adat sekaligus mendorong pembangunan inklusif yang berlandaskan kearifan lokal. Ia menyebut masa depan Kalimantan Tengah akan semakin kuat jika ditopang budaya yang kokoh dan semangat demokrasi yang hidup dalam masyarakat.
Acara ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis mengenai pengakuan hak adat, perlindungan hutan, serta peran masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan. Kehadiran tokoh adat dan pejabat dari berbagai provinsi, termasuk Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, semakin menegaskan pentingnya sinergi regional dan internasional dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. (red)
