Palangka Raya, neonusantara.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan provinsinya berada dalam status siaga tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut di Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
Ia mengingatkan pengalaman bencana karhutla pada 2015 dan 2019 yang membakar ratusan ribu hektare lahan. “Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” ujarnya dalam rapat yang digelar di Aula Jayang Tingang, Komplek kantor Gubernur, Palangka Raya, Kamis (7/8/2025).
Pemprov Kalteng telah menerapkan Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengakomodasi kearifan lokal, mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 2 hektare per kepala keluarga oleh masyarakat adat dengan pengawasan ketat.
Untuk pengendalian langsung, Pemprov bersama Forkopimda melaksanakan patroli udara. Pemantauan pada 5 Agustus difokuskan ke wilayah barat dan tengah, sedangkan 6–7 Agustus menyasar wilayah timur Kalteng.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan,” kata Agustiar.
Ia juga menyampaikan tantangan geografis Kalteng yang luasnya mencapai 153.000 km², sehingga membutuhkan dukungan pusat berupa helikopter tambahan, drone jarak jauh, pos pantau, pusat data terpadu, logistik udara, dan teknisi lapangan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menilai peluang Operasi Modifikasi Cuaca di Kalteng cukup tinggi karena potensi pembentukan awan hujan lebih dari 70 persen. Data KLHK menunjukkan 17 persen stasiun tinggi muka air tanah berada pada kategori rawan, 8 persen sangat rawan, dan 2 persen berbahaya, sehingga pembasahan lahan gambut perlu segera dilakukan.
Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan. Menteri LHK dan Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan seperti motor Karhutla, pompa jinjing, alat pelindung diri, hingga SCBA M1 untuk petugas lapangan.(red)
