Palangka Raya, neonusantara.id — Memasuki puncak musim kemarau tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Salah satunya dengan mengaktifkan 77 pos lapangan yang tersebar di wilayah rawan, sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian Karhutla berbasis wilayah.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Bulanan Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Karhutla yang dilaksanakan secara daring oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (9/7/2025).
Rapat ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi Pos Lapangan Tahap I dan persiapan menjelang aktivasi Pos Lapangan Tahap II, yang akan berlangsung dari 11 Juli hingga 9 Oktober 2025.
Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana Karhutla.
Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya soal pemadaman, tetapi juga bagaimana seluruh sistem deteksi dini dan respon cepat bekerja optimal.
Ia menyampaikan bahwa sejak dimulainya aktivasi pos lapangan pada 11 Juni 2025, telah berdiri 69 pos di wilayah rawan. Pada tahap berikutnya, 8 pos tambahan akan dioperasikan, sehingga total menjadi 77 pos aktif dengan dukungan 697 personel gabungan, termasuk dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Selain pemantauan dan pemadaman dini, Ahmad Toyib menekankan pentingnya patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif.
“Pengendalian Karhutla tak bisa berjalan sendiri. Ini kerja kolektif yang memerlukan sinergi semua pihak. Kita harus memastikan tidak ada kejadian Karhutla yang berlarut,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalimantan Tengah, Anton Budiyono, memaparkan bahwa curah hujan pada periode Juli–September 2025 diprediksi rendah hingga menengah, dengan puncak musim kering terjadi pada Juli dan Agustus. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Kalteng.
Merespons situasi tersebut, BPB-PK meminta seluruh kabupaten dan kota untuk segera melakukan kaji cepat terhadap kondisi Karhutla di daerah masing-masing.
Hasil analisis ini nantinya menjadi dasar penting dalam menetapkan status siaga darurat secara tepat waktu.
Dengan kesiapan yang ditingkatkan sejak dini, Pemprov Kalteng berharap dapat menekan potensi luas area terbakar dan meminimalkan dampak Karhutla terhadap masyarakat maupun lingkungan. (red)
