‎Konferda V GAMKI Kalteng 2025: Sinergi Pemuda Kristen untuk Membangun Daerah‎

‎Palangka Raya, neonusantara.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Konferensi Daerah Ke V 2025. Bertempat di Bahalap Hotel Palangkaraya, pada Selasa (12/8/2025).
‎
‎Bertemakan “Pulihkanlah Negeri Kami” dengan Subtema “Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformative.”
‎
Dimana melalui Konferda tersebut, GAMKI Kalteng menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan.
‎
‎Ketua DPD GAMKI Kalteng, Winda Natalia dalam sambutan menyampaikan
‎Konferda ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan proses konsolidasi organisasi yang strategis.
‎
‎“GAMKI berkomitmen mencetak pemimpin muda yang siap membangun daerah, dengan menjunjung nilai Pancasila dan ajaran Kristus,” ujar Winda.
‎
‎Ia juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah, serta mendorong seluruh anggota tetap bersatu dalam kasih, dan pelayanan demi kemajuan Provinsi Kalteng.
‎
‎”Kami berharap GAMKI terus menjadi wadah pembinaan generasi muda Kristen. Yang tidak hanya aktif dalam pelayanan, tetapi juga memberikan solusi dan dampak positif ditengah masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Sementara itu, Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) GAMKI, Happy Leunard Lelapary, menyampaikan mengenai dinamika internal yang tengah melanda DPD GAMKI Kalteng, khususnya terkait dualisme kepemimpinan yang menimbulkan ketegangan organisasi.
‎
‎Menurut Happy, perbedaan pandangan dan prinsip menjadi akar masalah, namun penyelesaiannya harus dilakukan melalui cara-cara gerejawi, bukan politik praktis.
‎
‎Ia mengungkapkan bahwa DPD GAMKI Kalteng telah melakukan investigasi, dan menemukan adanya indikasi rekayasa dalam proses Konferensi Umum Daerah (Kumperda) sebelumnya yang dinilai melanggar aturan organisasi.
‎
‎”Mereka yang saat ini, berjuang bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk mendapatkan pengakuan, kebenaran, dan keadilan,” ujar Happy.
‎
‎Lanjutnya, saat ini dua jalur tengah dipertimbangkan menunggu keputusan dalam Kongres GAMKI di Makassar 2026 atau menempuh gugatan hukum terhadap keputusan DPP.
‎
‎Ia juga menambahkan, melakukan koordinasi dengan DPP guna meninjau ulang persoalan ini, dan mencari solusi yang adil dan tepat demi menjaga marwah dan kesatuan organisasi. (red)