Palangka Raya, neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rapat dipimpin Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng.
Rakor ini menjadi respons terhadap potensi meningkatnya karhutla di Kalteng menjelang puncak musim kemarau. Meski BMKG memprediksi kemarau bersifat normal, risiko kebakaran tetap tinggi, terutama di kawasan gambut.
Hanif menegaskan peran KLH dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik.
“Provinsi Kalteng memiliki 15,3 juta hektare luas wilayah, dengan 30 persen berupa lahan gambut yang rentan terbakar. Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terluas, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur,” ujar Hanif.
Data BPBD Kalteng per 4 Agustus 2025 mencatat 1.317 titik panas dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan. Namun pada 6 Agustus tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, meski 11 titik kategori sedang terpantau di beberapa kabupaten.
BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar meningkat pada 8–9 Agustus, terutama di wilayah selatan dan tengah Kalteng. Hanif mengingatkan pentingnya langkah preventif seperti pelarangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, pengaktifan satgas, serta edukasi masyarakat.(red)
