Palangka Raya, neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kapasitas birokrasi daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2025, dan dibuka secara resmi di Aula BAPPERIDA pada Senin (21/7/2025).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang juga merupakan Kepala BAPPERIDA, membuka langsung kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Leonard menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah sebagai landasan utama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Tanpa itu, integrasi SDGs ke dalam kebijakan dan program daerah tidak akan optimal,” ujar Leonard.
Ia juga menyoroti peran Kalimantan Tengah sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) dalam kerja sama Indonesia–Jerman periode 2024–2027, yang bertujuan memperkuat pendekatan pembangunan holistik dan inklusif di daerah. Leonard berharap pengalaman Kalimantan Tengah dalam proyek ini bisa menjadi model bagi daerah lain.
Menurutnya, penguatan manajemen pembangunan yang holistik tidak hanya sebatas pada pelaporan indikator, namun juga harus menyentuh aspek penyusunan kebijakan, penguatan data, hingga keterlibatan masyarakat sipil secara aktif.
“Pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama, tapi juga harus membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia, Zulhasni, menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi SDGs tidak lepas dari tata kelola pembangunan yang inklusif dan terintegrasi. Tantangan-tantangan seperti kesenjangan wilayah, keterbatasan data, hingga lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan perlu ditangani secara sistematis.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Jerman dalam proyek ini mengusung pendekatan perencanaan kebijakan partisipatif, prinsip Leave No One Behind (LNOB), serta inklusi kelompok rentan melalui pendekatan GESI (Gender Equality and Social Inclusion).
“Prinsip-prinsip tersebut menjadi inti dari pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan,” jelas Zulhasni.
Lokakarya ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Sekretariat Nasional SDGs, para pakar pembangunan, serta diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Selama tiga hari ke depan, para peserta akan mendapatkan materi seputar pemetaan peran OPD dalam mencapai target SDGs, strategi pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan daerah, serta praktik baik integrasi data dan kolaborasi multi-pihak di berbagai sektor.
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan SDGs sebagai fondasi dalam seluruh kebijakan pembangunan yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan. (red)
