Palangka Raya, neonusantara.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menghadiri Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng pada Kamis (3/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda utama penyampaian laporan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025. Rapat juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, serta penyampaian pidato resmi Gubernur.
Ketua DPRD menjelaskan bahwa pembahasan KUPA dan PPAS-P telah melalui rangkaian rapat kerja intensif. Dimulai dari pertemuan antara komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja perangkat daerah pada 23–25 Juni 2025, yang membahas capaian program dan usulan prioritas perubahan. Selanjutnya, rapat gabungan komisi pada 26 Juni 2025 menyamakan persepsi antaranggota legislatif. Terakhir, pada 2 Juli 2025, Banggar DPRD dan TAPD menggelar rapat finalisasi sebagai langkah akhir penyusunan dokumen kebijakan.
Menurut Arton, proses yang berjalan secara terbuka ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Gubernur Agustiar Sabran dalam pidatonya menyoroti dasar-dasar penyusunan KUPA dan PPAS-P yang antara lain meliputi revisi asumsi makroekonomi daerah, tren penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan belanja prioritas termasuk program nasional ASTA CITA dan program unggulan Huma Betang seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting, serta penguatan ketahanan pangan.
Gubernur juga menyinggung capaian indikator makro daerah pada triwulan pertama tahun 2025, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta inflasi pada April 2025 yang mencapai 1,21 persen. Menanggapi dinamika ini, Pemprov telah menjalankan sejumlah program pengendalian harga seperti pasar murah dan subsidi sektor strategis.
Terkait indikator kesejahteraan, Gubernur menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kalteng tercatat 5,26 persen, dan pemerintah menargetkan penurunan hingga kisaran 4,11–4,61 persen pada akhir tahun. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 turun menjadi 3,47 persen, menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Dari sisi keuangan daerah, Gubernur merinci proyeksi pendapatan dalam KUPA dan PPAS-P 2025 sebesar Rp8,512 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp8,878 triliun lebih, serta pembiayaan netto mencapai Rp365,6 miliar lebih.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan penghargaan kepada DPRD atas sinergi dan komitmen dalam menyusun dokumen anggaran perubahan tahun 2025. Ia berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan APBD yang akan menjadi dasar pelaksanaan program prioritas dan penanganan isu strategis daerah.
Dengan dukungan legislatif dan seluruh elemen pembangunan, Gubernur meyakini bahwa perubahan APBD ini akan mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (red)
