NEONUSANTARA.ID, Puruk Cahu – Digitalisasi administrasi pemerintahan desa dan kelurahan dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat transparansi serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan arsip yang masih bergantung pada dokumen fisik perlu mulai ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi.
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan dorongan tersebut saat menghadiri Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan dalam Mendukung Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2026 di GPU Tira Tangka Balang, belum lama ini.
Menurut Rumiadi, arsip pemerintahan bukan sekadar kelengkapan administrasi. Dokumen tersebut menjadi bukti autentik atas berbagai kebijakan, keputusan, dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai digitalisasi dapat membantu melindungi dokumen penting dari risiko kerusakan maupun kehilangan. Selain itu, sistem penyimpanan digital akan mempermudah aparatur ketika membutuhkan kembali dokumen untuk kepentingan pelayanan maupun pemeriksaan administrasi.
Rumiadi juga mendorong peningkatan kemampuan aparatur desa, kelurahan, dan perangkat daerah agar mampu menerapkan tata kelola kearsipan secara profesional.
Menurutnya, modernisasi administrasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem pengarsipan yang tertib, proses pemerintahan diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
DPRD Murung Raya, lanjutnya, mendukung upaya modernisasi kearsipan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
