NEONUSANTARA.ID, Puruk Cahu – Pengelolaan keuangan desa membutuhkan aparatur yang memahami regulasi, memiliki kemampuan administrasi, serta menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya pada 12–13 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang tersebut diikuti aparatur pengelola keuangan desa dari seluruh wilayah Murung Raya.
Johansyah menilai peningkatan kapasitas aparatur penting untuk mencegah kesalahan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“DPRD mendukung penuh kegiatan ini. Melalui Bimtek, perangkat desa dibekali pemahaman regulasi sehingga tidak lagi ragu dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujar Johansyah kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan keterlibatan berbagai instansi dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami aspek administrasi, hukum, dan pengawasan secara lebih menyeluruh.
Johansyah berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan karena diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, tata kelola keuangan desa yang baik merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di tingkat desa.
