NEONUSANTARA.ID, Puruk Cahu – Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029 harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan lingkungan dalam menopang pembangunan.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, menyampaikan pandangan tersebut dalam kaitannya dengan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD yang berlangsung di Puruk Cahu.
“Konsultasi publik memiliki peran penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian program pemerintah, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu terlibat aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Setiap instansi harus menyampaikan data, persoalan lapangan, serta usulan program berdasarkan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, hutan, dan sungai.
Bebie berharap hasil konsultasi publik tidak berhenti sebagai dokumen formalitas. Seluruh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
“DPRD akan mengawal proses perubahan RPJMD agar kebijakan yang dihasilkan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis Murung Raya,” pungkasnya.
