Palangka Raya, Neonusantara.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek infrastruktur dan manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengarahan dan Evaluasi Program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (22/1/2026).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa sebagian besar SPPG di Kalimantan Tengah masih memerlukan perbaikan.
“Kami telah memberikan waktu tujuh hari kepada masing-masing SPPG untuk memantau dan memperbaiki kekurangan yang ada. Apabila perbaikan tidak dilakukan, akan diberikan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen,” tegasnya.
Selain infrastruktur, permasalahan juga ditemukan pada aspek administrasi, sumber daya manusia, serta kualitas gizi yang harus segera dibenahi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan agar program dapat berjalan sesuai standar.
“Berbagai kendala tersebut harus disikapi dengan bijak. Semua membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas Program MBG terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan program.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menekankan bahwa kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia. Ini adalah program yang sangat mulia dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh pihak dapat segera melakukan pembenahan agar Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (red)
