Palangka Raya, Neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan persediaan beras di wilayahnya dalam kondisi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga jangka panjang. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran usai melakukan peninjauan langsung ke gudang Bulog di Jalan Tjilik Riwut Km 3, Selasa (21/4/2026).
Dalam keterangannya, Agustiar menyebut hasil pengecekan menunjukkan stok pangan, khususnya beras, masih berada pada level aman meski terdapat tekanan kenaikan harga akibat meningkatnya biaya distribusi.
“Persediaan beras kita masih mencukupi, bahkan diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga satu tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini meningkatkan pengawasan terhadap harga bahan pokok penting guna mengantisipasi dampak inflasi, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Kalteng bekerja sama dengan Bulog dalam pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang yang menyasar komoditas dengan kenaikan harga signifikan.
“Kami terus melakukan intervensi melalui pasar penyeimbang dan pangan murah agar harga tetap stabil di masyarakat,” katanya.
Selain intervensi pasar, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya menjaga daya beli di tengah kenaikan harga.
Agustiar turut mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia menegaskan ketersediaan beras masih terjaga sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.
“Belanja secukupnya saja, tidak perlu melakukan panic buying karena stok kita aman,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah melalui pemantauan harga rutin dan inspeksi lapangan.
Ia menambahkan koordinasi dengan Pertamina terus diperkuat guna memastikan kelancaran distribusi energi. Pemerintah juga menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Pengawasan akan terus ditingkatkan dan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan penimbunan,” katanya.
Pemerintah daerah optimistis berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah di tengah tekanan kenaikan biaya energi. (red)
