Palangka Raya, Neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal koordinasi antara kelompok kerja sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan strategi pembangunan sektor sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah domestik dan persampahan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, yang dibacakan Kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan Baperida Kalteng, Yohana Endang menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian penting dalam mendukung target pembangunan sanitasi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD 2025–2029.
“Kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada layanan yang aman dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan capaian sanitasi aman sebesar 30 persen.
Menurutnya, sektor sanitasi juga berperan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum serta percepatan penurunan stunting, sehingga integrasi dengan sektor perumahan dan air minum menjadi hal penting.
Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia di daerah agar program dapat berjalan optimal.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” tegas Linae.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi berharap pelaksanaan PPSP 2026 dapat berjalan lebih terarah dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (red)
