Palangka Raya, Neonusantara.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara daring, Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini melibatkan BPBD kabupaten/kota, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan guna memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Sekretaris BPBD Provinsi Kalteng Noor Aswad yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian karhutla. “Upaya pencegahan sejak dini sangat penting agar kebakaran tidak meluas dan dapat diminimalkan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat, termasuk dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng Alpius Patanan menjelaskan berbagai strategi yang diterapkan selama status siaga darurat karhutla. “Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari patroli gabungan, penguatan posko, hingga penyediaan sarana pemadaman serta penegakan hukum,” katanya.
Selain itu, berbagai langkah teknis juga disiapkan seperti optimalisasi sumur bor, pembangunan sekat bakar dan sekat kanal, serta pemanfaatan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Anton Budiyono mengingatkan adanya potensi faktor iklim yang perlu diwaspadai. “Tahun 2026 diperkirakan terdapat fenomena El Nino lemah, sehingga kesiapsiagaan semua pihak harus ditingkatkan,” ujarnya.
Melalui rapat ini, BPBD Kalteng menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam pengendalian karhutla, dengan harapan kebakaran dapat ditekan dan tidak menimbulkan kabut asap yang merugikan masyarakat. (red)
