Palangka Raya, neonusantara.id — Rangkaian Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Bendahara dan Pengelola BOSP SMA/SMK/SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi berakhir di Kelas Karamunting, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (6/8/2025).
Pelatihan yang berlangsung selama sepekan sejak 31 Juli 2025 ini diikuti oleh 29 peserta dari berbagai satuan pendidikan di Kalimantan Tengah. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis pengelolaan keuangan sekolah agar penggunaan Dana BOS dapat berjalan tertib, efisien, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Kalteng, Isna Mariany, menyampaikan bahwa pelatihan ini disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan melibatkan berbagai metode pembelajaran aktif.
“Peserta tidak hanya menerima materi regulasi dan administrasi, tetapi juga dilatih untuk menganalisis kasus nyata di sekolah masing-masing agar mampu menerapkan prinsip pengelolaan dana yang akuntabel,” tutur Isna.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, dalam sambutan yang mewakili Gubernur Kalteng, menegaskan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan layanan belajar yang berkualitas.
“Dana BOS harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Bendahara sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan demi kepentingan siswa,” ucap Nunu.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan, karena keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.
Dukungan juga datang dari Staf Teknis Pengelola SIPLah Pusdatin Kemendikbudristek, Ahmad Kusaeri, yang hadir secara daring. Ia menyampaikan apresiasi atas langkah konkret BPSDM Kalteng dalam memperkuat kapasitas pengelola keuangan pendidikan di daerah.
“Upaya seperti ini sangat relevan dengan arah kebijakan nasional untuk membangun sistem pendidikan yang bersih, efisien, dan terukur,” ujar Ahmad.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam mengelola anggaran pendidikan secara jujur dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pembinaan dan pendampingan agar tata kelola keuangan sekolah semakin transparan dan berdampak bagi peningkatan kualitas belajar. (mmckalteng/red)
