PALANGKA RAYA – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah masih membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, berharap pemerintah pusat terus memperkuat program pendidikan yang bisa disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Menurut Riska, kolaborasi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia menilai pembenahan pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada satu aspek. Kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga akses pendidikan di berbagai wilayah harus diperkuat secara bersamaan.
“Masih banyak hal yang perlu diperkuat, mulai dari kurikulum yang adaptif, peningkatan kualitas guru, hingga pemerataan akses pendidikan,” ujar Riska, baru-baru ini.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan kondisi geografis Kalteng yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai tetap diperlukan agar program peningkatan kualitas pendidikan dapat menjangkau daerah secara lebih luas. Program kementerian juga diharapkan dapat diintegrasikan dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah.
“Khususnya untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kami berharap ada program dari kementerian yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah sehingga manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Riska juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia.
Ia berharap penguatan kerja sama pusat dan daerah dapat terus dilakukan, termasuk dalam memperluas akses bagi peserta didik yang berada di wilayah pedalaman dan terpencil.
Dengan dukungan program yang tepat dan sinergi antarpemerintah, Riska berharap kesenjangan akses pendidikan di Kalteng dapat terus ditekan sehingga masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
