Palangka Raya, Neonusantara.id — Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Capaian tersebut menandai keberhasilan Kabupaten Barito Utara menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mempertahankan tradisi opini tertinggi dari BPK yang telah diraih secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, hadir menerima LHP bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, Wakil Bupati Felix Soenadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Penyerahan LHP juga diikuti pemerintah daerah lain, yakni Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Katingan.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang mengacu pada sejumlah aspek penting, antara lain kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Meski memperoleh opini tertinggi, BPK tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi tersebut mencakup penyempurnaan administrasi, optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Menanggapi hal itu, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah bekerja cepat dan terukur agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran harus terus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Utara. (red)
