Palangka Raya, Neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi daerah harus dilakukan melalui penguatan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan.
“Ketersediaan stok pangan di Kalimantan Tengah, khususnya komoditas beras, saat ini dipastikan dalam kondisi cukup dan aman,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan guna menjaga stabilitas harga di pasar.
Yuas juga menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti isu penyesuaian harga bahan bakar minyak memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“BBM dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan berdampak pada naiknya biaya angkut barang kebutuhan pokok,” katanya.
Ia memastikan bahwa tidak direalisasikannya rencana kenaikan harga BBM menjadi faktor pendukung terjaganya stabilitas harga di daerah.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam lebih dipengaruhi oleh momentum Idulfitri.
Kenaikan tersebut dinilai bukan disebabkan oleh faktor energi, melainkan peningkatan permintaan musiman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, terus melakukan pemantauan terhadap inflasi serta harga yang diatur pemerintah, termasuk pada sektor transportasi udara.
“Kenaikan harga pada komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, serta daging ayam terjadi karena dampak lebaran,” pungkasnya. (red)
