Palangka Raya, neonusantara.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menyatakan bahwa jika anggaran pusat menurun, wajar jika perbaikan jalan rusak di daerah tertunda. Menurutnya, sebagian besar ruas jalan di provinsi tersebut merupakan jalan nasional yang pembiayaannya sepenuhnya tergantung alokasi dari pemerintah pusat.
Lohing menjelaskan bahwa anggaran dari pusat yang mengecil sangat berdampak pada kecepatan pemulihan jalan. Ia menekankan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan sulit menjadi tantangan besar dalam melakukan perbaikan infrastruktur.
Tanah gambut, curah hujan tinggi, dan akses ke daerah pedalaman menyebabkan biaya pemeliharaan jalan meningkat dibandingkan wilayah lain.Ia menegaskan bahwa penanganan jalan rusak tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Karena beban pembiayaan jalan nasional berada di pihak pusat, koordinasi dan dukungan anggaran dari pusat menjadi sangat krusial. Tanpa itu, banyak ruas jalan penting tetap terbengkalai.
Lohing berharap agar pemerintah pusat mengkaji kembali skema pendanaan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Ia menyarankan agar alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan nasional di provinsinya diberikan porsi yang lebih layak, mengingat kontribusi ekonomi dan kebutuhan mobilitas masyarakat setempat. (red)
