Palangka Raya, neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerukan agar ketahanan pangan tidak dipandang semata sebagai tanggung jawab negara, tetapi sebagai gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, petani, akademisi, dan pelaku usaha.
Komitmen ini menjadi fokus sinergi dalam mengokohkan kedaulatan pangan di tingkat daerah.Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan bahwa kestabilan pangan menjadi fondasi penting untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan ketahanan pangan harus melibatkan semua elemen masyarakat agar hasilnya berdampak nyata.
Referensi akan kolaborasi ditujukan pada pengembangan inovasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan akses pangan yang adil. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui Gerakan Pangan Murah, yang mengajak berbagai stakeholder untuk menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Langkah ini dinilai sebagai intervensi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang momen-momen penting.Lebih jauh, pemerintah mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal seperti ikan dan tanaman lain di luar padi.
Strategi ini dianggap efektif untuk memperkuat ketahanan gizi sekaligus mendukung ekonomi lokal. Selain itu, optimalisasi potensi lahan suboptimal dan sinergi antar pelaku usaha pangan dinilai sebagai pintu terbuka untuk inovasi dan kemandirian pangan. Gubernur juga mengingatkan bahwa gerakan kolektif sangat dibutuhkan. Keterlibatan aktif masyarakat, melalui kegiatan menanam di pekarangan dan pengawasan atas distribusi pangan oleh pelaku usaha, dianggap sebagai cara efektif memastikan ketahanan pangan berjalan secara adil dan berkelanjutan. (red)
