Palangka Raya, neonusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan jawaban Pemerintah Provinsi terkait pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026.Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, yang mewakili Gubernur dalam menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, Rabu (15/10/2025).
Leonard menyebut bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam APBD 2026 mencapai Rp 7,105 triliun. Angka ini disusun dengan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan tren ekonomi nasional serta realisasi pendapatan sebelumnya.
Namun, menurutnya, terdapat penurunan signifikan dalam dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-62/PK/2025, angka transfer pusat turun dari Rp 4,173 triliun menjadi Rp 2,321 triliun, atau berkurang sekitar Rp 1,851 triliun.
Penurunan ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah, tetapi pemerintah menegaskan akan menutup defisit sebesar Rp 266 miliar dengan strategi pembiayaan dan efisiensi belanja tanpa mengorbankan program prioritas.
Dalam menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, Leonard menyampaikan sejumlah kebijakan konkret. Untuk Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, yang diselaraskan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih. Prioritas juga tetap diberikan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Terhadap Fraksi Partai Golkar, pemerintah menyatakan telah melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung prioritas pembangunan. Selain itu, pemerintah mendorong digitalisasi sistem pajak dan optimalisasi kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng dan Jamkrida.
Sementara itu, untuk Fraksi Partai Gerindra, komitmen pemerintah diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan dan terpencil. Pemerintah juga menyatakan komitmen terhadap pengawasan anggaran melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan mendorong transparansi publik dalam pengelolaan anggaran.
Leonard menutup sambutannya dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
