PKB Minta Fokus Pada Program Pro-Rakyat Saat Defisit Anggaran Membayangi

Palangka Raya, neonusantara.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Provinsi agar proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD 2026 disusun secara realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Menurut juru bicara fraksi, Pipit Setyo Rini, penetapan target anggaran tidak boleh hanya bersifat ambisius, tetapi harus mencerminkan kondisi riil. Fraksi PKB menyoroti bahwa dalam rancangan APBD, pendapatan ditetapkan pada Rp 7,105 triliun, sementara belanja mencapai Rp 7,3 triliun, yang menimbulkan defisit sekitar Rp 266 miliar.Pipit menyatakan bahwa untuk menutup kekurangan anggaran, Pemprov perlu mengoptimalisasi PAD melalui potensi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah. Selain itu, efisiensi belanja menjadi penting, terutama pada pos yang kurang memberikan manfaat langsung kepada publik.Fraksi PKB juga mendesak agar anggaran lebih diarahkan pada program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, akses air bersih, dan pengentasan kemiskinan. Menurut Pipit, alokasi yang tepat akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.Tidak kalah penting, PKB menekankan agar proses penganggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel. Partai tersebut mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD, agar alokasi anggaran benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.Pipit menutup pernyataannya dengan komitmen Fraksi PKB untuk terus mengawal agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Kalimantan Tengah. (red)