Palangka Raya, neonusantara.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Helmi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Selasa (15/10/2025).
Helmi menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp7,105 triliun dengan alokasi belanja daerah sekitar Rp7,3 triliun. Kondisi ini menimbulkan selisih defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto.
“Fraksi Gerindra berpandangan bahwa rancangan anggaran ini harus dijalankan secara hati-hati, efisien, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Helmi.
Ia menekankan bahwa arah kebijakan anggaran seyogianya diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keseimbangan lingkungan.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan seremonial,” tambahnya.
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Kalteng dalam menertibkan kendaraan berplat luar daerah serta memperbaiki tata kelola distribusi BBM, yang dinilai berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Namun, Helmi menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah dan integrasi data antarperangkat perlu segera diwujudkan untuk mendorong transparansi dan efektivitas.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendesak agar Pemprov Kalteng memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedesaan, pedalaman, dan daerah perbatasan.
“Pemerataan layanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam APBD 2026,” tegasnya.
Menutup pandangan umum tersebut, Helmi menegaskan komitmen Fraksi Gerindra dalam mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Transparansi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat merupakan kunci agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi seluruh warga Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (red)
