Palangka Raya, neonusantara.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Optimalisasi Pajak Alat Berat (PAB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara hybrid, bertempat di Aula Eka Hapakat, komplek kantor Gubernur, Palangka Raya pada Selasa (5/8/2025).
Kepala Bapenda Provinsi Kalteng, Anang Dirjo menyampaikan salah satu kendala terkait dengan pajak alat berat di Kalteng adalah, bahwa banyak alat berat yang beroperasi tidak membayar pajak.
”ini terjadi arena kepemilikan alat berat berada di luar daerah. Hal ini menyebabkan potensi berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Anang.
Lanjutnya melalui koordinasi dengan KPK, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Selain itu, ada juga isu terkait dengan kendaraan plat dinas yang menunggak pajak, yang hingga saat ini data terkait sedang diperbarui.
Sehingga pihaknya berharap melalui rapat tersebut, kedepannya optimalisasi PAB di Provinsi Kalteng dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya perwakilan dari KPK RI via daring, perwakilan OPD-OPD terkait, dan perwakilan sejumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng. (red)
