Palangka Raya, neonusantara.id — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda, mengimbau Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera memperkuat layanan kesehatan dasar, khususnya di daerah-daerah pedalaman yang masih menghadapi tantangan keterbatasan fasilitas dan akses medis.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. “Penyediaan sarana kesehatan yang memadai di wilayah terpencil harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat pelosok terus tertinggal dalam hal pelayanan dasar, khususnya kesehatan,” ujar Wengga, Rabu, 21 Mei 2025.
Ia menyoroti masih minimnya tenaga kesehatan dan fasilitas medis di sejumlah wilayah terpencil Kalimantan Tengah, yang berdampak pada rendahnya mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerah tersebut.
Lebih lanjut, Wengga juga menegaskan pentingnya penanganan terhadap berbagai persoalan kesehatan yang mendesak, seperti stunting, gizi buruk, dan penyakit endemik yang masih ditemukan di beberapa wilayah. Ia menilai bahwa penyelesaian persoalan ini tidak dapat dilakukan secara parsial oleh sektor kesehatan saja.
“Masalah kesehatan semacam ini harus ditangani secara holistik, melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Wengga mendorong terwujudnya sinergi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, integrasi antarprogram menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.
“Kesehatan adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sudah saatnya perhatian yang lebih serius diberikan kepada daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan,” tandasnya.
Ia berharap agar isu layanan kesehatan di wilayah pedalaman tidak hanya menjadi retorika, melainkan menjadi agenda nyata dalam kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. (red)
