Palangka Raya, neonusantara.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah kembali menyoroti pengelolaan sektor pertambangan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Melalui pernyataan Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, Fraksi Golkar menekankan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, melainkan juga wajib memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama di bidang pertambangan. Perusahaan harus hadir dengan tanggung jawab yang lebih luas, tidak sekadar mengambil manfaat, tetapi juga memberi dampak positif,” ujar Fazariah, legislator asal Daerah Pemilihan V Kapuas dan Pulang Pisau, Senin, 12 Mei 2025.
Menurutnya, aktivitas pertambangan kerap menimbulkan dampak serius terhadap kondisi lingkungan maupun infrastruktur umum. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan dalam perbaikan jalan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat seharusnya menjadi kewajiban yang melekat dalam operasional mereka.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi agar memperketat regulasi dan menegaskan kewajiban perusahaan tambang dalam berkontribusi memperbaiki infrastruktur yang terdampak aktivitas mereka. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Fazariah juga menyoroti ketimpangan yang terjadi ketika kerusakan jalan akibat aktivitas tambang justru dibebankan pada anggaran pemerintah daerah. Hal ini dinilainya tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan.
Fraksi Partai Golkar berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. (red)
