PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Kalimantan Tengah hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kerja sama yang erat antar seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Bryan, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab kolektif. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat berdiri sendiri dalam mengupayakan kesejahteraan yang merata. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
“Mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah memerlukan kolaborasi semua pihak. Ini adalah upaya bersama yang membutuhkan koordinasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, Selasa (8/4/2025).
Bryan juga menyoroti pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan mengakomodasi partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Di samping itu, ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus menjadi prioritas utama. Dengan tata kelola yang bersih dan efisien, dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan bersama.
Lebih lanjut, Bryan mendorong peningkatan pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Tengah berhak menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar. Semua wilayah harus mendapat perhatian yang setara agar kesejahteraan bisa dinikmati oleh seluruh warga,” tegasnya.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Bryan optimistis Kalimantan Tengah akan tumbuh menjadi provinsi yang lebih inklusif, maju, dan sejahtera bagi seluruh lapisan penduduknya. (red)
