Jakarta, neonusantara.id — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menilai penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat perlu menjadi perhatian serius agar tidak menghambat program pembangunan daerah.
Pandangan itu disampaikan Edy dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal nasional yang tetap menjamin keseimbangan dan keadilan pembangunan antarwilayah.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda. Namun kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, Kalimantan Tengah mengalami penurunan dana transfer sekitar 45 persen, disusul Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya upaya bersama untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Edy juga mengingatkan agar mekanisme kebijakan fiskal tidak mengurangi ruang gerak daerah dalam menjalankan program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. (red)
