Palangka Raya, neonusantara.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan mempelajari pola kerja serta efektivitas sistem yang diterapkan oleh DPRD Kalsel dalam menelaah dokumen LKPj kepala daerah.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui praktik terbaik terkait pengelolaan dan tindak lanjut terhadap LKPj, khususnya dalam hal bagaimana rekomendasi yang disampaikan DPRD mampu memberikan dampak riil terhadap perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Sebagai contoh, bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi DPRD bisa benar-benar mendorong perubahan di bidang pelayanan dan pembangunan oleh pemerintah provinsi,” jelas Sudarsono.
Ia menyoroti keunikan struktur Pansus di DPRD Kalsel yang dibagi ke dalam empat tim berdasarkan jumlah komisi, di mana setiap Pansus fokus menelaah kinerja mitra kerja masing-masing. Menurutnya, pola seperti ini lebih efisien dan mendalam karena beban kerja terbagi secara proporsional.
“Dengan pembagian tersebut, proses pembahasan menjadi lebih fokus dan mendalam,” tambah legislator dari Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, DPRD Kalteng masih menggunakan model satu Pansus untuk membahas keseluruhan aspek LKPj, yang menyebabkan ruang waktu selama 30 hari menjadi tidak cukup optimal. Sudarsono mengakui bahwa sistem ini menyulitkan karena banyaknya mitra kerja yang harus dibahas dalam waktu terbatas.
“Waktunya sama, tetapi cakupan pembahasan jauh lebih luas. Jadi hasil kajiannya pun tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Melihat keberhasilan pola kerja DPRD Kalsel, pihaknya berencana menerapkan sistem serupa di Kalimantan Tengah guna memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sudarsono menegaskan bahwa pengawasan yang kuat merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan jalannya pemerintahan yang baik.
“Kami melihat ini sebagai langkah positif untuk memperluas ruang pengawasan dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang bisa diberikan kepada pemerintah,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja DPRD Kalimantan Tengah, khususnya dalam menindaklanjuti evaluasi program dan kebijakan pemerintah daerah secara lebih terukur dan berdampak. (red)
