Palangka Raya, neonusantara.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Kapakat Dayak Kalteng Bersatu meminta agar Kepala Daerah di Kalteng berasal dari warga masyarakat Dayak.
Hal tersebut mereka sampaikan dalam usai menggelar diskusi yang dilaksanakan di sebuah kafe lokal Palangka Raya, pada Rabu (14/8/2024). Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota ormas serta masyarakat Dayak.
Koordinator aksi, Panjung A. Silai, mengungkapkan kepada wartawan bahwa masyarakat Dayak merasa hak-hak politik mereka belum sepenuhnya terakomodasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
Panjung menegaskan pentingnya memiliki pemimpin yang berasal dari Dayak asli untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
“Kami merasa hak-hak politik kami belum diperhatikan dengan baik dalam pemilihan kepala daerah,” ujar Panjung.
Pemimpin yang berasal dari Dayak asli tentu akan lebih memahami kondisi dan adat istiadat lokal, serta bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.
Panjung juga menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa kepemimpinan dari kalangan Dayak, hak-hak masyarakat Dayak dapat terancam.
“Jika situasi ini terus berlanjut, kami khawatir masyarakat Dayak akan semakin tersisih dan kehilangan hak-haknya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapakat Dayak Kalteng Bersatu telah menyampaikan penolakan terhadap calon kepala daerah non-Dayak kepada DPRD Kalteng.
Mereka mendesak agar partai politik mengusung putra-putri Dayak untuk posisi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati di Kalimantan Tengah.
“Dalam pernyataan sikap yang kami sampaikan ke DPRD Kalteng, kami menekankan agar partai politik harus mengusung putra-putri Dayak di semua posisi penting tersebut,” pungkas Panjung.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat Dayak terhadap representasi politik mereka di wilayah Kalimantan Tengah. (red)
