Jakarta, Neonusantara.id — Aplikasi POMPY BATARA yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak hanya menghadirkan kemudahan akses informasi publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah. Inovasi tersebut turut mengantarkan Barito Utara meraih Digital Innovation Award 2026 kategori Inovasi Layanan Publik Digital di iNews Tower Jakarta, Jumat (22/05/2026).
Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, mewakili Bupati Barito Utara dalam malam penganugerahan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
POMPY BATARA dirancang sebagai portal peta tematik yang mengintegrasikan data spasial dan sektoral dari berbagai perangkat daerah. Sistem tersebut memungkinkan penyajian informasi pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga potensi wilayah.
Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan mengatakan kehadiran POMPY BATARA menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“POMPY BATARA kami kembangkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ke depan, ini akan menjadi fondasi utama kami dalam memberikan pelayanan terbaik dan tercepat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang tersaji secara terintegrasi dan diperbarui secara berkala akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, informasi yang tersedia secara real-time dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Felix, pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan pembangunan menjadi kebutuhan penting di era saat ini. Dengan dukungan data yang akurat, setiap program dan kebijakan dapat disusun secara lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui pengembangan POMPY BATARA, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah semakin meningkat, sekaligus memperkuat transparansi serta keterbukaan informasi publik. (red)
