Palangka Raya, Neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya investasi berkualitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Selasa (20/1/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Panitia Khusus DPRD Kalteng yang membahas substansi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa arah kebijakan investasi tidak hanya berfokus pada nilai, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Investasi harus mampu memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam ekosistem investasi daerah.
“Jangan sampai daerah hanya menjadi penonton, sementara keuntungan besar justru dinikmati pihak luar tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas struktur Raperda yang dirancang terdiri dari 15 bab dan 48 pasal, yang akan terus disempurnakan melalui masukan dari DPRD.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap regulasi ini dapat memperbaiki sistem pelayanan perizinan agar lebih efektif, transparan, serta mendukung kemudahan berusaha di daerah. (red)
