Palangka Raya, Neonusantara.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2027 dan Rakortekrenbang 2026 sebagai langkah awal mematangkan arah pembangunan daerah ke depan, Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kalteng ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Agustiar Sabran, dengan melibatkan perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berkembang, sehingga target pembangunan yang ditetapkan tetap rasional dan dapat dicapai.
“Target pembangunan perlu disusun secara terukur dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan dinamika ekonomi yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun RKPD 2027 tetap berpedoman pada dokumen RPJMD, diperlukan penyesuaian kebijakan agar tetap adaptif terhadap perubahan yang mungkin terjadi, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) guna menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.
Leonard juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
“Koordinasi yang baik akan memastikan kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan berjalan efektif,” katanya.
Ia menambahkan, arah pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2027 akan diselaraskan dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan sektor industri.
Berdasarkan proyeksi awal, pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan meningkat, disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Namun, capaian tersebut masih memerlukan masukan dari berbagai pihak agar lebih realistis dan tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh peserta forum dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menyempurnakan rencana pembangunan yang disusun,” ucapnya.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk membangun secara kolaboratif, dengan tujuan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (red)
