Wakil Ketua DPRD Kalteng: Efisiensi APBD Turun Tanpa Korbankan Pendidikan dan Kesehatan

Palangka Raya, neonusantara.id – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyatakan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat efisiensi anggaran, tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.Menurut Ansyari, meskipun terjadi pengurangan anggaran, pemerintah daerah wajib tetap menjaga alokasi sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan bahwa tantangan saat ini adalah bagaimana meminimalkan belanja non-esensial dan tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi warga.Ia mengusulkan agar efisiensi diarahkan ke pos-pos anggaran yang kurang mendesak, misalnya pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, dan pengeluaran rutin lainnya. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menjadi pemangkasan biaya, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga program-progam pokok tetap berjalan.Selain itu, Ansyari mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cara agar fiskal daerah semakin mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada aliran dana dari pusat. Penekanan pada PAD juga dianggap sebagai fondasi untuk pertumbuhan keuangan daerah yang lebih sehat.Wakil Ketua DPRD itu menambahkan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi berbagai langkah efisiensi yang dilakukan. Pengawasan publik dianggap sangat penting agar efisiensi benar-benar diarahkan pada penggunaan yang tepat sasaran.Ansyari meyakini bahwa dengan pendekatan efisiensi yang matang, Kalimantan Tengah mampu menghadapi tekanan fiskal tanpa mengorbankan layanan dasar bagi masyarakat. Ia optimistis bahwa perubahan anggaran ini justru bisa memperkokoh tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. (red)