Teweh Selatan, neonusantara.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi Tahun 2025 di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Rabu (5/11/2025).
Dalam sambutan tertulis Plt. Sekda Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Auditor Ahli Madya Inspektorat Kalteng, Alfian, disampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Bukit Sawit dan seluruh perangkatnya yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi berbagai indikator Desa Anti Korupsi.
“Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Karena itu, perangkat desa harus terus memperkuat kapasitas, meningkatkan sistem pengawasan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” ucap Alfian.
Ia menjelaskan, program Desa Percontohan Anti Korupsi merupakan langkah strategis untuk membangun budaya integritas sejak dari desa, yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput. Menurutnya, penilaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dalam memperkuat pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Alfian menambahkan, perluasan program Desa Percontohan Anti Korupsi tidak dimaksudkan sebagai perlombaan, melainkan sebagai proses berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
“Predikat Desa Percontohan Anti Korupsi bukanlah garis akhir, tetapi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, berorientasi pelayanan, dan bebas dari korupsi demi kesejahteraan masyarakat desa,” tuturnya.
Ia berharap Desa Bukit Sawit dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian tersebut dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, tangguh, dan berintegritas. (red)
