MUARA TEWEH, neonusantara.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berlangsung di Aula Bappedarida, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, dan mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan.
Dalam sambutannya, Sekda Muhlis menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
“Ormas adalah wadah aspirasi masyarakat yang berperan penting menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh ormas agar terus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan turut serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Barito Utara.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman ormas terhadap aturan hukum yang mengatur tata kelola organisasi.
“Saya sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini. Langkah pemerintah daerah dalam mengedukasi ormas adalah bentuk komitmen membangun sinergi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah,” kata Parmana.
Menurutnya, ormas memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan sosial serta menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Kita harapkan ormas tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tapi juga menjadi pelopor dalam menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan keutuhan NKRI,” tambahnya.
Parmana juga menyambut baik adanya ruang dialog terbuka antara pemerintah dan ormas. Ia menilai komunikasi yang intensif dan saling menghargai sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh berbagai perwakilan ormas, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami regulasi yang berlaku serta mampu menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (red)
