PALANGKA RAYA – Persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah tidak cukup diselesaikan dengan tambal sulam. Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan dengan konstruksi yang lebih permanen agar manfaatnya bertahan lebih lama dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Lohing, kualitas jalan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi barang, membuka akses menuju sentra produksi, sekaligus mendukung tumbuhnya kawasan ekonomi baru.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya, Kamis (9/7/2026).
Ia mengatakan tantangan terbesar pembangunan jalan Kalteng salah satunya berada pada kebutuhan biaya yang besar. Saat ini, pembangunan satu kilometer jalan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat kemampuan APBD belum mampu membiayai seluruh kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Kalteng.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Lohing menilai dukungan APBN dibutuhkan bukan sekadar untuk menjaga jalan tetap bisa dilalui. Anggaran tambahan diperlukan agar pemerintah dapat melakukan peningkatan konstruksi secara permanen dan memperpanjang usia layanan infrastruktur.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan jalan yang lebih berkualitas pada akhirnya akan memperkuat konektivitas antardaerah. Distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar, akses masyarakat semakin terbuka, dan manfaat pembangunan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap dukungan pemerintah pusat melalui APBN dapat terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur jalan tidak berhenti pada penanganan kerusakan, tetapi bergerak menuju peningkatan kualitas dan pemerataan konektivitas hingga pelosok Kalteng.
