PALANGKA RAYA – Pembangunan jalan di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar. Luas wilayah yang harus dilayani berhadapan dengan kebutuhan anggaran yang terus meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki batas.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengatakan pembangunan satu kilometer jalan saat ini membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar. Nilainya bahkan bisa lebih tinggi jika kondisi geografis dan tingkat kesulitan pekerjaan di lapangan semakin berat.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah. Menurut Lohing, dukungan pemerintah pusat melalui APBN menjadi bagian penting untuk mempercepat pembangunan ruas-ruas jalan di Kalteng.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Lohing mengatakan keterbatasan anggaran daerah selama ini membuat pemerintah lebih banyak berkonsentrasi pada pemeliharaan rutin. Penanganan seperti menutup lubang dan memperbaiki kerusakan ringan dilakukan agar akses masyarakat tetap dapat digunakan.
Persoalannya, kebutuhan infrastruktur Kalteng jauh lebih besar. Wilayah yang luas membuat jaringan jalan harus menjangkau banyak daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda.
Kondisi tersebut turut memengaruhi besarnya biaya pembangunan. Semakin berat medan yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan anggaran yang harus disiapkan.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Karena itu, Lohing mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Kalteng. Pembangunan ruas prioritas diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan dukungan pembiayaan yang memadai.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan jalan tidak berhenti pada pemeliharaan kerusakan, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur di berbagai wilayah Kalteng.
