PALANGKA RAYA – Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian setelah box culvert di Kilometer 11 ruas Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, ambruk.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur.
Menurutnya, penindakan terhadap kendaraan dengan dimensi maupun muatan berlebih tidak cukup dilakukan melalui operasi tertentu. Pengawasan harus berlangsung rutin dan melibatkan instansi terkait.
“Penindakan terhadap kendaraan ODOL harus lebih tegas dan berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan sesaat, tetapi harus menjadi pengawasan rutin,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Hafid menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas angkutan barang di Kalteng terus membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu menahan beban lalu lintas.
Apalagi, jalur Trans Kalimantan memiliki fungsi penting sebagai penghubung antardaerah sekaligus jalur distribusi logistik dan hasil sumber daya alam.
Karena itu, menurut Politisi PAN tersebut, perlindungan terhadap infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan ketika kerusakan sudah terjadi.
Pengawasan kendaraan ODOL harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Dengan begitu, beban kendaraan yang melintas dapat disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur yang tersedia.
Hafid juga mendorong peningkatan kelas jalan dan kapasitas jembatan agar pembangunan infrastruktur mengikuti perkembangan aktivitas angkutan barang di Kalteng.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menyiapkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu ruas jalan dinilai dapat menjadi persoalan ketika terjadi kerusakan atau gangguan lalu lintas.
“Jangan hanya bergantung pada satu jalur. Ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ikut terdampak. Ke depan harus dipikirkan jalur alternatif,” pungkasnya.
