Palangka Raya, neonusantara.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, yang mewakili Daerah Pemilihan II Kotawaringin Timur dan Seruyan, menyoroti dampak pengurangan anggaran jalan provinsi terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah. Ia menjelaskan bahwa ruas Jalan Cempaga–Mulia–Kampung Melayu sepanjang 125 kilometer, yang sejak 2025 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, kini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup besar.

“Ruas tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi pagu anggarannya turun drastis dari sekitar Rp50 miliar menjadi hanya sekitar Rp4–5 miliar. Sementara masyarakat sangat berharap pembangunan jalan tetap dilanjutkan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Hafid menambahkan bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) turut berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan, terutama untuk perbaikan jalan provinsi. Menurutnya, kesinambungan pembangunan sangat diperlukan agar akses masyarakat tidak terhambat. “Jika ruas jalan rusak atau pembangunan tertunda, maka kegiatan ekonomi masyarakat ikut terpengaruh,”
tegasnya.
Selain permasalahan infrastruktur jalan, Hafid juga menyoroti masih adanya desa yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot), meskipun lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Ia mencontohkan kondisi di Desa Makati Jaya, di mana akses internet masih sangat terbatas. “Padahal wilayah tersebut tidak jauh dari Sampit,” ungkapnya.

 

Hafid
menilai bahwa peningkatan kualitas jalan dan jaringan telekomunikasi merupakan
faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
“Jika kondisi jalan Cempaga–Kampung Melayu baik, maka pembangunan menuju
Katingan akan jauh lebih mudah. Sebenarnya wilayah itu dekat dengan Sampit,
hanya terpisah sungai. Tetapi karena tidak ada akses jalan, pertumbuhan wilayah
menjadi lambat,” jelasnya.

 

Dalam
masa reses, Hafid juga menerima aspirasi warga Desa Rawasari di Kecamatan Pulau
Hanaut yang mengusulkan optimalisasi lahan pertanian sawah seluas sekitar 50
hektare. “Lahan dan tenaga kerja sudah tersedia, karena mayoritas masyarakat
merupakan petani. Akan lebih baik bila pemerintah mendukung pembukaan lahan di
wilayah yang sudah siap, dibanding membuka lahan baru yang belum tentu dihuni,”
terangnya.

 

Namun
demikian, hingga kini dukungan pemerintah terhadap pembukaan lahan tersebut
masih terbatas. Hafid berharap pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan
pupuk bersubsidi serta bibit pertanian agar pendistribusiannya tepat sasaran.
“Banyak warga juga menanyakan bibit sawit, tetapi karena programnya belum
disiapkan, belum dapat direalisasikan,” imbuhnya.

 

Ia
menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur
dan sektor pertanian akan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD agar dapat
ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Masukan dari masyarakat sangat penting
untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah,” tutupnya. (red)