Palangka Raya, neonusantara.id – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, yang menilai kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan.
Tomy menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi memang perlu dilakukan dalam situasi anggaran yang terbatas. Namun, ia mengingatkan agar penghematan diarahkan pada kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, agenda seremonial, dan kegiatan internal yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran tidak boleh menyentuh layanan publik yang bersifat fundamental. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak warga yang harus tetap dijamin,” ujarnya.Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu cermat menata ulang prioritas anggaran.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal pemangkasan, tetapi juga memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.Tomy juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah. Dengan pengawasan yang kuat, potensi pemborosan dapat ditekan, sementara alokasi untuk program penting tetap terjaga.
“Pemda harus memastikan penghematan dilakukan tanpa mengganggu pelayanan dasar. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” tegasnya.DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat memastikan proses efisiensi berjalan efektif tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pendidikan dan kesehatan yang layak. Upaya penguatan manajemen anggaran diharapkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. (red)
