Palangka Raya, neonusantara.id – Anggaran transfer dari pemerintah pusat yang menurun dinilai menyulitkan perbaikan jalan di Kalimantan Tengah. Ketua Komisi IV DPRD, Lohing Simon, menyatakan bahwa pemangkasan dana menghambat pemulihan ruas jalan negara di provinsi tersebut.
Lohing menyebut bahwa kerusakan jalan bukan sepenuhnya akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah, melainkan karena alokasi pusat yang makin mengecil. Ia menegaskan bahwa sebagian besar tanggung jawab jalan nasional berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Jalan Nasional, sehingga pendanaan sangat bergantung pada dukungan pusat. Ia menambahkan bahwa penurunan anggaran pusat membuat penanganan jalan rusak menjadi lambat dan tidak sebanding dengan panjang ruas jalan di Kalteng.
Kondisi geografis yang luas menambah tantangan bagi perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, dengan dana yang tersedia saat ini, sangat sulit bagi daerah untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang membutuhkan. Lohing berharap bahwa pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan anggaran agar provinsi penghasil seperti Kalteng mendapat porsi yang lebih adil.
Isu ini menjadi perhatian serius dewan karena jalan yang rusak berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Untuk itu, DPRD meminta sinergi lebih erat antara provinsi dan Kementerian PUPR agar perbaikan jalan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (red)
