Murung Raya, neonusantara.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) terus memperkuat langkah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Usulan Pendirian BUMD yang digelar secara virtual, Jumat (17/10/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mewakili Bupati Heriyus, dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya. Turut hadir Kabag Ekonomi dan SDA Setda Mura, Jayadi Y. Dadi, serta jajaran pejabat teknis terkait. Dari pihak Kementerian Dalam Negeri, hadir Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah, Yudia Ramli beserta tim teknis.
Dalam arahannya, Rahmanto menegaskan bahwa pembentukan BUMD merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pendapatan dari pajak dan retribusi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kita perlu sumber baru yang berkelanjutan dan produktif. BUMD akan menjadi instrumen penting dalam mencapai hal itu,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa BUMD yang direncanakan akan diberi nama PT. Mura Perkasa, dengan fokus pada sektor usaha yang memiliki prospek ekonomi tinggi serta mendukung pemberdayaan pelaku lokal.
“Melalui BUMD ini, kita ingin menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan sirkulasi ekonomi daerah secara langsung,” tuturnya.
Rencana pendirian BUMD tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025–2029. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat struktur ekonomi daerah melalui diversifikasi usaha dan pengelolaan potensi lokal.
Selain itu, hasil kajian teknis menunjukkan dua sektor utama yang dinilai potensial untuk dikelola BUMD, yakni jasa penyewaan alat berat serta layanan catering, yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Dengan langkah ini, Pemkab Mura berharap terbentuknya BUMD dapat menjadi pilar ekonomi baru yang memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (red)
