MUARA TEWEH, neonusantara.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) terus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, hingga triwulan berjalan, rata-rata realisasi belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai di atas 60 persen, meski beberapa masih menunjukkan capaian di bawah 40 persen.
Sekretariat Daerah tercatat memiliki pagu anggaran terbesar sebesar Rp142,04 miliar, dengan realisasi mencapai Rp98,52 miliar atau 69,36 persen. Disusul oleh Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp622,35 miliar dan realisasi Rp309,77 miliar atau 49,76 persen.
Beberapa OPD dengan tingkat realisasi tinggi di antaranya:
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan 62,11 persen,
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 61,92 persen,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar 61,27 persen,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar 59,97 persen.
Sementara itu, beberapa dinas masih mencatat realisasi di bawah 40 persen seperti, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 35,46 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32,59 persen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya 31,96 persen,
Dinas Perhubungan 35,62 persen, serta RSUD Muara Teweh dengan 32,91 persen.
Sedangkan Realisasi Kecamatan
Dari sisi kecamatan, capaian realisasi belanja juga bervariasi. Kecamatan Lahei Barat mencatat realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen, disusul Teweh Tengah 41,43 persen, dan Lahei 36,95 persen.
Sedangkan kecamatan dengan realisasi terendah yaitu: Teweh Selatan sebesar 36,20 persen, Montallat 35,74 persen, dan Kecamatan Gunung Purei 32,24 persen.
Pemerintah daerah menargetkan percepatan pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dapat lebih maksimal pada akhir tahun.
“Kami mendorong seluruh perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan fisik dan administrasi kegiatan, sehingga belanja daerah bisa terserap optimal sesuai target RPJMD,” ujar Bupati Barito Utara H Shalahuddin pada apel gabungan perdana lingkup Pemkab Barut, Senin (13/10/2025).
Realisasi anggaran belanja ini menjadi salah satu indikator penting kinerja OPD dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemkab Barut terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran untuk tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah per OPD selama triwulan berjalan, rata-rata capaian realisasi anggaran sudah melewati 60 persen, meskipun ada beberapa OPD yang masih berada di bawah angka 40 persen.
Sekretariat Daerah memiliki alokasi anggaran terbesar sebesar Rp142,04 miliar dengan penyerapan mencapai Rp98,52 miliar atau 69,36 persen. Sedangkan Dinas Pendidikan mendapatkan anggaran Rp622,35 miliar dan sudah terserap Rp309,77 miliar atau 49,76 persen.
Beberapa OPD dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi antara lain:
– Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar 62,11 persen,
– Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 61,92 persen,
– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61,27 persen,
– Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 59,97 persen.
Sementara itu, sejumlah OPD masih berada pada level realisasi rendah, yakni:
– Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 35,46 persen,
– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32,59 persen,
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31,96 persen,
– Dinas Perhubungan 35,62 persen,
– RSUD Muara Teweh 32,91 persen.
Untuk realisasi di tingkat kecamatan, capaian bervariasi dengan Kecamatan Lahei Barat mencatat realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen, diikuti oleh Teweh Tengah sebesar 41,43 persen, dan Lahei sebesar 36,95 persen. Di sisi lain, Kecamatan Teweh Selatan, Montallat, dan Gunung Purei mencatat realisasi terendah masing-masing 36,20 persen, 35,74 persen, dan 32,24 persen.
Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat lebih optimal. Bupati Barut H. Shalahuddin, lewat apel gabungan perdana Pemkab pada Senin (13/10/2025), mengimbau seluruh OPD untuk mempercepat realisasi fisik dan administrasi kegiatan agar target RPJMD tercapai.
Penyerapan anggaran ini menjadi tolok ukur penting bagi kinerja OPD dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (red)
